Kasus Narkoba, salahkan Pemerintah Kabinet Kerja; Mereka tidak benar-benar Bekerja

 “kenapa pemerintah menyalahkan orang lain, lihatlah apa yang kalian lakukan, kalianlah yang salah, kalain para pemerintah”

4,9 juta orang terlibat kasus narkoba di indonesia, kematiankarena narkoba marak diberitakan. Bahkan tadi sore ( 8 / 03 / 2015 ) diberitakan seorang mahasiswa dan aparat penegak hukum polisi terlibat dalam kasus narkoba. Ada apa dengan narkoba? Itu bukan pertanyaannya, tapi “apakah pemerintah benar-benar bekerja?” jadi perlu ada evaluasi terhadap kabinet yang namanya unik “Kabinet Kerja” yang saya pikirkan “kabinet mimpi kerja”. Benar memang sudah banyak yg dikerjakan, namun demi pembangunan dibutuhkan kritik bukan sanjungan.

Pengedaran narkoba memang bisa diatasi oleh pemerintah, namun pengedar juga tumbuh seperti jamur yang sulit dimusnahkan. Jadi perlu pemikiran yang lebih mendasar terhadap kasus ini. Pengedar narkoba merupakah salah seorang yang menjual barang haram. Seandainya kita melihatnya sebagai penjual biasa yang memasarkan barangnya. Dan dengan banyaknya orang yang membeli barang mereka tentu saja menunjukkan kualitas masyarakat suatu daerah. Menunjukkan kualitas suatu bangsa dapatlah kita lihat dari jumlah penggunaan narkoba di bangsa tersebut.

Pengedar adalah penjual, mereka berprilaku sebagai seorang penjual. Dalam kehidupan kita ini sering kali bahkan setiap saat terjadi proses jual beli. Dan telah banyak para ahli yang hidup di negara indonesia sebagai ahli pemasara, ahli ekonomi, dan ahli lainnya. Kita tempatkan diri kita sebagai penjual barang halal dan mereka adalah penjual barang haram, bahkan haram bagi mereka sendiri. Jadi seharusnya kita menjual barang kita dengan baik dan apik, serta menghancurkan dan melumpuhkan penjualan barang haram.

Seorang penjual barang ketika mereka tidak memiliki pembeli lagi, sudah dipastikan mereka akan gulung tikar dan berpindah ke lapak yang lain. Sehingga dengan kekuasaan yang ada pada pemerintah seharusnya diupayakan pemerintah menjual barang baik dan juga melumpuhkan lawannya yaitu penjual barang haram itu atau narkoba. Banyak hal yang telah dilakukan pemerintah untuk menekan pengedaran narkoba bahkan anggaran untuk itu sudah sangat banyak dikeluarkan. Namun tetap saja hasilnya nol.

Bagi saya pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk menjual barang halal dan menyingkirkan penjualan barang haram dari negeri kita. Dan pemerintah sudah melakukan itu, bahkan apa yang dilakukan itu merupakan sumbangsih pemikiran terbaik anak bangsa dan dunia terhadap pemberantasan narkoba. Karena ide pemberantasan sudah sangat baik, namun hasil tidak ada maka yang dipertanyakan adalah, apakah pemerintah benar2 melaksanakan tugasnya atau tidak?

Dimanakah BNN sebagai sebuah Badan Narkotika Nasional? Apakah sebagai badan yang hanya bisa mengecek apakah seseorang menggunakan narkoba atau tidak. Karena kalaupun harus teliti terkait BNN, pemberitaan hanya memuat bagaimana BNN berhasil mengidentifikasi seseorang pengguna narkoba. Baiknya ya berubah nama saja menjadi BP2N2 ( badan pemeriksa pengguna narkoba nasional ) namun kalau hanya itu yang dilakukan jelas merugikan negara, karena DIKES saja mampu melakukan itu, Perguruan Tinggi mampu melakukan itu semua. BNN memang telah banyak melakukan program namun terbukti tidak berhasil. Jadi BNN macam apa yang dimiliki Indonesia?

Dimanakah Polri sebagai sebuah lembaga penegak hukum? Polri juga seharusnya banyak melakukan tindakan pencegahan, melakukan kampanye, bukan hanya BNN saja. Yang ada polri sibuk membuat masyarakat kagum bagaimana polri menangkap para pengedar narkoba dengan memanfaatkan media. Dan kalaupun sekarang ini banyak muncul anggota polisi di media masa, itu hanya terlihat sebagai pembenaran diri yang ingin terlihat hebat, mengembalikan citranya, dan terlihat lebih baik dari pada KPK atau penegak hukum lainnya. Pasalnya mereka telah saling menjatuhkan, tentusaja polri harus mengembalikan citra publiknya dengan melakukan banyak aksi menghentikan kejahatan. Dan terlihat mencolok ketika polri melakukan pengamanan ketat bagi dua orang tersangka asal australia, sedangkan tersangka lain tidak seketat itu. Unjuk kekuatan yang tidak pada tempatnya.

Dimanakah peranan Pendidikan Nasional? Sebagai sebuah kementrian yang kuat dan kokoh tentu saja dinas pendidikan nasional harus bertanggung jawab, pasalnya pengguna narkoba terbesar adalah para siswa, mahasiswa, dan para pengguna memiliki tingkat pendidikan yang baik. Saya belum pernah mendengar pengemis sebagai pengguna narkoba. Jadi pendidikan telah gagal melaksanakan tugasnya di tanah air.

dimanakah Kementrian Agama ? kita ketahui bahwa pengguna narkoba merupakan orang –orang yang masih tergolong muda, dan pengguna merupakan orang-orang yang menghadapi masalah dalam hidupnya. Seharusnya MUI juga mengambil peran yang besar dalam memberikan arahan kepada para muda-mudi di indonesia. Agama lain juga setuju akan ketidak bolehan pengguna narkoba. Sehingga kita harus bertanya dimanakah para pemuka agama negeri ini?

Lalu untuk apa dinamakan kabinet kerja kalau lembaga, badan dan kementrian tidak bekerja efektif? Orang yang bekerja haruslah memiliki hasil kerja, namun melihat ini semua maka dapat kita pertanyakan apakah pemerintah sudah bekerja?  Mereka menggunakan anggaran negara untuk apa?  kalau hanya bisa memberikan kita info bagaimana banyaknya pengguna narkoba di indonesia. Bukannya memberikan kita informasi yang menyejukkan tenggorokan meski harga beras naik, rupiah melemah, LPG sulit. Apa yang dapat dibanggakan

Baca Juga:

Eksekusi Mati untuk Membangkitkan Nasionalisme rakyat agar melupakan penderitaan adalah modus pemerintah